Hukum Acara Perdata : Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata

-
Dalam beracara di pengadilan perdata, terdapat beberapa cara untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa. Menurut Paton, alat bukti dapat bersifat oral, documentary, atau material. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan seseorang dalam persidangan. Termasuk kedalam alat bukti yang bersifat documentary adalah surat. Sedangkan termasuk dalam alat bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainya selain dokumen (demonstrative evidence).

Menurut sistim HIR, dalam acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang (ps. 164 HIR. 284 Rbg. 1866 BW) ialah alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.

1. Alat Bukti Tertulis
Alat bukti tertulis diatur dalam pasal 138, 165, 167 HIR, 285-305 Rbg. S 1867-1894 BW. Alat bukti tertulis atu surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.
Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.

2. Pembuktiaan Dengan Saksi
Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168 -172 HIR (pasal 165-179 Rbg), 1895 dan 1902-1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan peribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.
Yang dapat didengar sebagai saksi adalah pihak ketiga dan bukan salah satu pihak yang berperkara (139 HIR) baik formil maupun materiil tidak boleh didengarkan sebagai saksi.
Keterangan saksi itu haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis.

3. Persangkaan
Pada hakekatnya yang dimaksud dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya saja pembuktian daripada ketidakhadiran seseorang pada waktu di tempat tertentu dengan membuktikan kehadiranya pada waktu yang sama di tempat yang lain. Dengan demikian maka setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan. Bahkan hakim dapat menggunakan peristiwa prosesuil maupun peristiwa notoir sebagai persangkaan.

4. Pengakuan
Diatur dalam pasal 174, 175, 176 HIR.
Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan.

5. Sumpah
Alat bukti sumpah diatur dalam ps 155-158, 177 HIR.
Ada 3 macam alat bukti sumpah yaitu sumpah pelengkap (suppletoir), sumpah pemutus yang bersifat menentukan (decesoir) dan sumpah penaksiran (aesimator)

6. Pemeriksaan Setempat (descente)
Terdapat dalam pasal 153 HIR. Bahwa bila ketua majelis menganggap perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan setempat dan melakukan pemeriksaan yang dapat memberi keterangan pada hakim.

7. Keterangan Ahli (exspertise)
Diatur dalam pasal 154 HIR yang menentukan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya dapat dijelaskan oleh seorang ahli maka atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatanya pengadilan dapat mengangkat seorang ahli

Sumber :
Mertokusumo, Soedikno.1997.Hukum Acara Perdata Indonesia.Liberty:Yogyakarta


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Hukum Internasional : Pengertian Konsep Exhaustion of Local Remedies

-
Dalam Hukum Internasional, khususnya dalam dunia diplomatik konsep Exhaustion Local Remedies dikenal sebagai doktrin yang mengharuskan dilampauinya terlebih dahulu penggunaan elemen hukum dan kelembagaan di level nasional sebelum menggunakan kedua elemen tersebut di level regional maupun internasional. Pasal 42-48 ILC 2001 bahwa Tanggung Jawab Negara mengandung prinsip Exhaustion of local remedies yang mana merupakan bentuk penghormatan atas suatu negara. Sebelum diajukan klaim/ tuntutan ke pengadilan internasional, langakah-langkah penyelesaian sengketa (local remedies) yang tersedia atau yang diberikan oleh negara tersebut harus terlebih dahulu ditempuh (exhausted). Hal tersebut diberikan untuk memberikan kesempatan guna memperbaiki kesalahan dan mengurangi tuntutannya. Local remedies tidak berlaku manakala suatu negara telah bersalah terhadap pelanggaran langsung Hukum Internasional yang menyebabkan kerugian terhadap negara lainnya, misal: penyerangan terhadap diplomat.  Pr...
Read more

Jenis - Jenis Diplomasi

-
Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi.  Dalam Oxford English Dictionary, disebutkan bahwa “ Diplomacy is the management of international relations by negotiations; the method by which this relations are adjusted and managed by Ambassadors and Envoys; the business or the Art of the diplomats ” .   Artinya, diplomasi adalah pengelolaan hubungan internasional melalui perundingan; metode yang digunakan para duta besar dan utusan-utusan lainnya dalam mengatur dan mengelola hubungan-hubungan yang sudah ada atau akan terjalin; tugas atau seni dari para diplomat. Dari beberapa sumber referensi, diplomasi terdapat beberapa jenis metode.  Diantaranya : 1. Diplomasi Tertutup (Old Diplomacy) Diplomasi tertutup merupakan sebuah gerakan penetrasi gagasan yang bertujuan untuk mendominasi. Sesuai dengan namanya, dalam diplomasi tertutup setiap negara membuat perja...
Read more

Fiksi Hukum

-
Fiksi Hukum adalah sebuah asas bahwa ketika undang-undang atau sebuah peraturan telah disahkan maka seluruh masyarakat dianggap telah mengerti peraturan tersebut yang dimaksudkan agar tercapainya kepastian hukum. fiksi sendiri dalam KBBI memiliki arti  pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran. Atau dapat dimaknai menjadi menerima sesuatu yag tidak benar namun dianggap sebagai benar. Definisi ini sama dengan kajian popculture yaitu simularcra, dimana dalam simularcra tersebut menggambarkan keadaan manusia yang tertindas akan tetapi ia menikmati seolah-olah membenarkan penindasan yang menghinggapinya itu. Dengan kata lain bisa diberikan kesimpulan bahwa fiksi menerima apa yang sebenanya ada sebagai tidak ada. Asas Fiksi Hukum seolah-olah memberikan perintah kepada warga untuk selalu taat kepada negara apapun itu bentuknya. Asas Fiksi Hukum bila dilihat dari kajian pendekatan pidana maka posisi warga negara atau individu telah menyerahkan kebebasannya kepada negara d...
Read more

Alasan Menjadikan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai Saat Lahirnya Tata Hukum Indonesia

-
Proklamasi merupakan norma pertama atau ketentuan pangkal Tata Hukum Indonesia. Atau dalam kata lain yaitu sebagai ketentuan yang adanya paling pertama daripada aturan-aturan hukum lainnya. Karena, proklamasi tidak dapat dicari dasar hukumnya, dasar wewenangnya kepada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan lainnya secara konstitusional. Sedangkan suatu Tata Hukum yang baru  tidak dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari tata hukum sebelumnya untuk menjaga kekosongan (kevakuman hukum) ketentuan hukum lama dapat diberlakukan sebagai bagian dari tata hukum yang baru sampai dicabut, diubah, atau diganti dengan yang baru oleh tata hukum yang baru. Pasal II aturan peralihan UUD 1945 menyebutkan "Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini" source : bahan kuliah Pengantar Hukum Indonesia Universitas Gadjah Mada  
Read more

Hukum Internasional : Pembubaran Organisasi Internasional

-
Menurut Sri Setianingsih Suwadi, Pembubaran Organisasi Internasional dapat terjadi 1. Karena tujuan organisasi telah tercapai 2. Berdirinya organisasi baru yang menggantikan tugasnya Pada umumnya sebuah organisasi internasional tidak mengatur mengenai cara pembubarannya. Namun, ada juga yang mengatur mengenai pembubaran pada Anggaran Dasarnya. contoh : IMF (pasal 22, section 2 Anggaran Dasar IMF), IBRD (Pasal 6 section 5 Anggaran Dasar IBRD), IFC (Pasal 5 section 5 Anggaran Dasar IFC), IDA (Pasal 7 section 5, Anggaran Dasar IDA). IMF dapat dibubarkan oleh mayoritas suara. IBRD, IFC, IDA dapat dibubarkan dengan suara terbanyak dari anggota Governors, mewakili mayoritas suara (total voting power). Ada beberapa organisasi internasional yang memberikan kuasa pada konggres ( general congress) untuk membubaarkan organisasi. Sebagai contoh International Fund for Agricultural Development (IFAD). Dalam pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasarnya, IFAD memberikan wewenang kepada kongres untuk me...
Read more