Hukum Acara Perdata : Keabsahan e-signature dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata

-

Memasuki era globalisasi dimana teknologi mengarah pada revolusi industri 4.0, seluruh aspek kehidupan manusia turut berevolusi. Tak terkecuali di bidang hukum. Mulai dari hal kecil seperti pendaftaran perkara dan pemantauan perkembangan kasus yang saat ini sudah bisa diakses lewat web PN setempat yang sering dikenal dengan sebutan e-court, hingga putusan pengadilan juga dapat diakses pada website milik Mahkamah Agung.
Namun demikian, persinggungan antara hukum dengan teknologi tidak hanya dalam perkara formil, namun secara materiil terdapat revolusi-revolusi teknologi yang sedikit banyak mengubah cara pandang kita terhaadap alat bukti dalam persidangan.
Dalam hukum acara perdata kita mengenal beberapa jenis alat bukti diantaranya ; alat bukti tertulis, saksi, pengakuan, persangkaan, sumpah, pemeriksaan setempat, dan keterangan ahli. Diantara ke-7 alat bukti tersebut alat bukti tertulis lah yang paling sering diutamakan dalam pembuktian di persidangan.
Alat bukti tertulis ini terdiri dari akta otentik maupun akta dibawah tangan yang semuanya dibubuhi tanda tangan baik oleh para pihak maupun notaris. Hal ini bertujuan untuk memunculkan kekuatan pembuktian pada diri akta tersebut sehingga dapatlah disebutkan bahwa akta merupakan alat bukti sempurna,
Namun demikian, bagaimana jika tanda tangan yang dibubuhkan bukan merupakan tanda tangan asli yang digoreskan pihak terkait secara langsung di akta tersebut ? apalagi di era revolusi 4.0 mulai marak digunakan e-signature atau tanda tangan elektronik sebagai pengganti tanda tangan asli.


1.     Definisi E-signature
Tanda  tangan  digital  (digital  signature)  adalah  suatu  tanda  tangan yang dibuat secara elektronik  yang berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada  dokumen  kertas  biasa.  Tanda  tangan  adalah  data  yang  apabila  tidak dipalsukan  dapat  berfungsi  untuk  membenarkan  perbuatan  orang  yang namanya tertera pada suatu dokumen yang ditandatanginya itu.
Tanda tangan digital sebenarnya dapat memberikan jaminan terhadap keamanan dokumen dibandingkan dengan tanda tangan biasa. Penerima pesan elektronik yang dibubuhi tanda tangan digital dapat memeriksa apakah pesan tersebut  benar-benar  datang  dari  pengirim  yang  benar  dan  apakah  pesan  itu telah  diubah  setelah  ditandatangani  baik  secara  sengaja  atau  tidak  sengaja dalam hal sistem pembayaran elektronik, alat bukti lain yang dapat digunakan selain  data  elektronik  atau  digital  berupa  digital  signature  untuk  dapat diklasifikasikan.



2.     Perkembangan Penggunaan E-signature
Tanda tangan digital mulai dikembangkan sepenuhnya dan diakui dunia internasional pada tahun 1990-an. PBB pun mulai menciptakan peraturan khusus untuk mengatur penggunaan tanda tangan digital seiring dengan perkembangan yang terjadi.
Pada tahun 1996, PBB dengan organisasi  UNCITRAL(United Nations Commission on International Trade Law) menetapkan dasar hukum pertama bagi penggunaan tanda tangan digital yang disebut sebagai UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (with Guide to Enactment 1996). Pasal 7 dari undang-undang ini secara spesifik membahas tanda tangan digital yang menjadi pengaruh besar bagi berbagai hukum negara lainnya yang mengatur penggunaan tanda tangan digital. Di tahun 2001, UNCITRAL mengeluarkan pembaruan UNCITRAL Model Law on Electronic Signature (with Guide to Enactment 2001) yang membahas lebih lanjut tentang peran tanda tangan digital dalam memvalidasi penggunanya di dunia internasional.
Tanda tangan digital seperti yang kita kenal sekarang pertama kali digunakan pada tahun 1998 oleh Amerika Serikat dan Irlandia untuk menandatangani perjanjian yang mengakui pentingnya pertumbuhan e-commerce. Lalu pada tahun 1999, format PDF seperti yang kita kenal sekarang dikembangkan agar bisa mengakomodir tanda tangan digital di dalam dokumen tersebut. Di tahun yang sama, Amerika Serikat mengeluarkan UETA (Uniform Electronic Transactions Act) yang kemudian menegaskan kekuatan hukum tanda tangan digital dalam urusan pemerintahan dan transaksi bisnis. Kemudian di tahun berikutnya, Amerika Serikat juga menetapkan undang-undang Electronic Signatures in Global and National Commerce Act yang menjamin validitas dan legalitas dari tanda tangan digital. Kongres Amerika Serikat sendiri bahkan menetapkan tanggal 30 Juni sebagai “National ESIGN Day” (Hari Tanda Tangan Digital Nasional).

3.     Keabsahan E-signature dalam pembuktian hukum acara perdata
Melalui Kominfo, Indonesia sudah mengakui penggunaan tanda tangan digital melalui undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Di pasal 1 ayat 12 dari Undang-Undang ini, tanda tangan digital memiliki definisi berupa “tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
Sebelum adanya undang-undang ini, belum ada peraturan khusus yang memberikan perlindungan hukum terhadap tanda tangan digital. Namun, karena tanda tangan digital dianggap sebagai bagian dari identitas pribadi seseorang, maka pemerintah memberikan perlindungan sepenuhnya bagi pengguna tanda tangan digital di Indonesia melalui penyusunan hukum yang mengatur penggunaannya.
Untuk semakin memperkuat status kekuatan hukum dari tanda tangan digital, pemerintah dan Kominfo pun memperbarui peraturan yang ada. Hal ini bisa dilihat dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 dan perkembangan pengaturan teknologi informasi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang memperbarui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
Peraturan dan Undang-Undang ini semakin menjelaskan fungsi tanda tangan digital, menguatkan status dan kedudukannya di mata hukum yang setara dengan tanda tangan basah. Melalui peraturan ini, tanda tangan digital diakui sebagai alat autentikasi dan verifikasi data pribadi seseorang. Lebih lanjut, mengikuti perkembangan layanan fintech dan pembayaran digital yang semakin marak di Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pun ikut mengeluarkan peraturan terkait penggunaan tanda tangan digital di perusahaan teknologi finansial, yaitu Peraturan OJK Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 41.
Dengan demikian, tanda tangan digital atau digital signature memiliki fungsi sama dengan tanda tangan analog yang dituliskan di atas kertas. Hal ini dibarengi dengan rancangan Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur sistem pembuktian dari informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik yang secara rinci dituangkan dalam Pasal 5 sampai Pasal 12.  


Referensi :
Handoko, Yerry.2018. Eksistensi E-Signature Dalam Perdagangan Internasional Menurut Konvensi Internasional dan Hukum Nasional. Respositori Institusi USU vol
Kominfo.https://kominfo.go.id/content/detail/7455/gunakan-tanda-tangan-digital-indonesia/0/videografis
PrivyID.2018. Sejarah Tanda Tangan Digital di Dunia dan Indonesia. Diakses pada https://blog.privy.id/sejarah-tanda-tangan-digital/

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Hukum Internasional : Pengertian Konsep Exhaustion of Local Remedies

-
Dalam Hukum Internasional, khususnya dalam dunia diplomatik konsep Exhaustion Local Remedies dikenal sebagai doktrin yang mengharuskan dilampauinya terlebih dahulu penggunaan elemen hukum dan kelembagaan di level nasional sebelum menggunakan kedua elemen tersebut di level regional maupun internasional. Pasal 42-48 ILC 2001 bahwa Tanggung Jawab Negara mengandung prinsip Exhaustion of local remedies yang mana merupakan bentuk penghormatan atas suatu negara. Sebelum diajukan klaim/ tuntutan ke pengadilan internasional, langakah-langkah penyelesaian sengketa (local remedies) yang tersedia atau yang diberikan oleh negara tersebut harus terlebih dahulu ditempuh (exhausted). Hal tersebut diberikan untuk memberikan kesempatan guna memperbaiki kesalahan dan mengurangi tuntutannya. Local remedies tidak berlaku manakala suatu negara telah bersalah terhadap pelanggaran langsung Hukum Internasional yang menyebabkan kerugian terhadap negara lainnya, misal: penyerangan terhadap diplomat.  Pr...
Read more

Jenis - Jenis Diplomasi

-
Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi.  Dalam Oxford English Dictionary, disebutkan bahwa “ Diplomacy is the management of international relations by negotiations; the method by which this relations are adjusted and managed by Ambassadors and Envoys; the business or the Art of the diplomats ” .   Artinya, diplomasi adalah pengelolaan hubungan internasional melalui perundingan; metode yang digunakan para duta besar dan utusan-utusan lainnya dalam mengatur dan mengelola hubungan-hubungan yang sudah ada atau akan terjalin; tugas atau seni dari para diplomat. Dari beberapa sumber referensi, diplomasi terdapat beberapa jenis metode.  Diantaranya : 1. Diplomasi Tertutup (Old Diplomacy) Diplomasi tertutup merupakan sebuah gerakan penetrasi gagasan yang bertujuan untuk mendominasi. Sesuai dengan namanya, dalam diplomasi tertutup setiap negara membuat perja...
Read more

Fiksi Hukum

-
Fiksi Hukum adalah sebuah asas bahwa ketika undang-undang atau sebuah peraturan telah disahkan maka seluruh masyarakat dianggap telah mengerti peraturan tersebut yang dimaksudkan agar tercapainya kepastian hukum. fiksi sendiri dalam KBBI memiliki arti  pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran. Atau dapat dimaknai menjadi menerima sesuatu yag tidak benar namun dianggap sebagai benar. Definisi ini sama dengan kajian popculture yaitu simularcra, dimana dalam simularcra tersebut menggambarkan keadaan manusia yang tertindas akan tetapi ia menikmati seolah-olah membenarkan penindasan yang menghinggapinya itu. Dengan kata lain bisa diberikan kesimpulan bahwa fiksi menerima apa yang sebenanya ada sebagai tidak ada. Asas Fiksi Hukum seolah-olah memberikan perintah kepada warga untuk selalu taat kepada negara apapun itu bentuknya. Asas Fiksi Hukum bila dilihat dari kajian pendekatan pidana maka posisi warga negara atau individu telah menyerahkan kebebasannya kepada negara d...
Read more

Alasan Menjadikan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai Saat Lahirnya Tata Hukum Indonesia

-
Proklamasi merupakan norma pertama atau ketentuan pangkal Tata Hukum Indonesia. Atau dalam kata lain yaitu sebagai ketentuan yang adanya paling pertama daripada aturan-aturan hukum lainnya. Karena, proklamasi tidak dapat dicari dasar hukumnya, dasar wewenangnya kepada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan lainnya secara konstitusional. Sedangkan suatu Tata Hukum yang baru  tidak dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari tata hukum sebelumnya untuk menjaga kekosongan (kevakuman hukum) ketentuan hukum lama dapat diberlakukan sebagai bagian dari tata hukum yang baru sampai dicabut, diubah, atau diganti dengan yang baru oleh tata hukum yang baru. Pasal II aturan peralihan UUD 1945 menyebutkan "Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini" source : bahan kuliah Pengantar Hukum Indonesia Universitas Gadjah Mada  
Read more

Hukum Internasional : Pembubaran Organisasi Internasional

-
Menurut Sri Setianingsih Suwadi, Pembubaran Organisasi Internasional dapat terjadi 1. Karena tujuan organisasi telah tercapai 2. Berdirinya organisasi baru yang menggantikan tugasnya Pada umumnya sebuah organisasi internasional tidak mengatur mengenai cara pembubarannya. Namun, ada juga yang mengatur mengenai pembubaran pada Anggaran Dasarnya. contoh : IMF (pasal 22, section 2 Anggaran Dasar IMF), IBRD (Pasal 6 section 5 Anggaran Dasar IBRD), IFC (Pasal 5 section 5 Anggaran Dasar IFC), IDA (Pasal 7 section 5, Anggaran Dasar IDA). IMF dapat dibubarkan oleh mayoritas suara. IBRD, IFC, IDA dapat dibubarkan dengan suara terbanyak dari anggota Governors, mewakili mayoritas suara (total voting power). Ada beberapa organisasi internasional yang memberikan kuasa pada konggres ( general congress) untuk membubaarkan organisasi. Sebagai contoh International Fund for Agricultural Development (IFAD). Dalam pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasarnya, IFAD memberikan wewenang kepada kongres untuk me...
Read more