Hukum Pidana : Alasan Penghapus Pidana menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia

-

Untuk mengawali pembahasan mengenai alasan penghapus pidana, perlu dibahas dahulu mengenai elemen perbuatan pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur delik, dan dapat dipertanggungjawabkannya suatu tindak pidana (melawan hukum, dan merupakan perbuatan tercela).

Sebagai parameter apakah suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, mengacu pada ada tidaknya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Suatau alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapuskan sifat “melawan hukum” dari suatu perbuatan. Antara lain : Pembelaan terpaksa (pasal 49 KUHP), melaksanakan perintah undang-undang (pasal 50 KUHP) dan melaksanakan perintah jabatan (pasal 51 KUHP).

Sedangkan alasan pemaaf, adalah alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat atau dalam kata lain pembuat kesalahan tidak dapat dicela namun perbuatannya tetap melawan hukum. Alasan tersebut antara lain : tidak mampu bertanggungjawab (pasal 44 KUHP), noodwear excess (pasal 49 ayat (2) KUHP), dan dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat (2) KUHP).

Dengan demikian alasan penghapus pidana dapat dikelompokkan menjadi
1.      Alasan Pembenar
a.       Pembelaan terpaksa (Ps. 49);
Dalam Pasal 49 ayat (1) : "tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela peri kesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung atau seketika itu juga".
Elemen dari adanya pembelaan terpaksa:
q  Ada serangan seketika
q  Serangan bersifat melawan hukum
q  Pembelaan merupakan keharusan
q  Cara pembelaan yang patut
Mengenai cara pembelaan yang patut terdapat beberapa parameter :
à Prinsip subsidaritas/keharusan
à Prinsip proporsionalitas/ keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dan yang dilanggar
à Prinsip cupla in causa / bukan karena ulahnya sendiri
b.      Melaksanakan Undang Undang  (Ps. 50);
Pasal 50 KUHP ”Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana”

c.       Melaksanakan Perintah Jabatan (Ps. 51)
Pasal 51 ayat (1) : “barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.

2.       Alasan Pemaaf
    1. Tidak mampu bertanggungjawab (Ps.44);
Pasal 44 KUHP :
         (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
(2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya organ itu dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
                                       Menurut Van Hamel, ukuran kemampuan bertanggung jawab seseorang dapat dilihat dari :
                           1. Mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya
                           2. Mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat
                3. Mampu menentukan kehendak berbuat

Terdapat beberapa metode untuk menentukan apakah seseorang dapat/tidak dapat bertanggungjawab :
•       Metode biologis à psikiater akan menyatakan terdakwa  sakit jiwa atau tidak;
•     Metode psikologisà menunjukkan hubungan  antara keadaan jiwa yang  abnormal dengan  perbuatannya;
•   Metode campuran (metode biologis-psikologis)àmemperhatikan  keadaan jiwanya, kemudian keadaan jiwa ini dipernilai dengan perbuatannya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggung  jawab  
Dalam hal ini KUHP menganut metode campuran (biologis-psikologis) dan dalam penetapan pidana menggunakan sistem deskriptif-normatif
    1.  Noodweer excess (Ps. 49 ayt 2);
Noodweer excess adalah nama lain dari pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Disebutkan dalam Pasal 49 ayat (2) “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.
            Sedangkan syarat dari adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas adalah  :
•        pembelaan itu perlu dan harus  diadakan; 
•        pembelaan melampaui batas dilakukan sebagai akibat yang langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat;
•        Antara kegoncangan jiwa tersebut dan serangan harus ada hubungan kausal.  Kegoncangan jiwa yang hebat dikarenakan adanya penyerangan dan bukan karena sifatnya yang mudah tersinggung

    1. Dengan etikad baik melaksanakan perintah jabatan tidak sah (Ps 51 ayt 2).
Pasal 51 ayat 2 “Perintah jabatan tanpa wenang, tidak menghapuskan pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaanya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.
Perbuatan orang ini tetap bersifat melawan hukum, akan tetapi pembuatnya tidak dipidana, apabila memenuhi syarat-syarat:
1.        Jika perintah yang pada kenyataanya tidak sah itu, dikiranya perintah yang sah (secara patut  ia mengira bahwa perintah itu adalah sah/  dengan iktikad baik dikiranya perintah itu sah);
2.        Perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang  diperintah.
3.        Pelaksanaan perintah itu ada dalam batas wewenangnya à Seorang bawahan  mengira bahwa perintah atasan untuk memukul tahanan adalah sah maka ia_tetap dapat dipidana, karena memukul seorang tahanan tidak termasuk wewenang dari seorang anggota polisi

 sumber :
KUHP
Hiariej, Edy O.S.2016. Prinsip-prinsip Hukum Pidana


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Hukum Internasional : Pengertian Konsep Exhaustion of Local Remedies

-
Dalam Hukum Internasional, khususnya dalam dunia diplomatik konsep Exhaustion Local Remedies dikenal sebagai doktrin yang mengharuskan dilampauinya terlebih dahulu penggunaan elemen hukum dan kelembagaan di level nasional sebelum menggunakan kedua elemen tersebut di level regional maupun internasional. Pasal 42-48 ILC 2001 bahwa Tanggung Jawab Negara mengandung prinsip Exhaustion of local remedies yang mana merupakan bentuk penghormatan atas suatu negara. Sebelum diajukan klaim/ tuntutan ke pengadilan internasional, langakah-langkah penyelesaian sengketa (local remedies) yang tersedia atau yang diberikan oleh negara tersebut harus terlebih dahulu ditempuh (exhausted). Hal tersebut diberikan untuk memberikan kesempatan guna memperbaiki kesalahan dan mengurangi tuntutannya. Local remedies tidak berlaku manakala suatu negara telah bersalah terhadap pelanggaran langsung Hukum Internasional yang menyebabkan kerugian terhadap negara lainnya, misal: penyerangan terhadap diplomat.  Pr...
Read more

Jenis - Jenis Diplomasi

-
Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi.  Dalam Oxford English Dictionary, disebutkan bahwa “ Diplomacy is the management of international relations by negotiations; the method by which this relations are adjusted and managed by Ambassadors and Envoys; the business or the Art of the diplomats ” .   Artinya, diplomasi adalah pengelolaan hubungan internasional melalui perundingan; metode yang digunakan para duta besar dan utusan-utusan lainnya dalam mengatur dan mengelola hubungan-hubungan yang sudah ada atau akan terjalin; tugas atau seni dari para diplomat. Dari beberapa sumber referensi, diplomasi terdapat beberapa jenis metode.  Diantaranya : 1. Diplomasi Tertutup (Old Diplomacy) Diplomasi tertutup merupakan sebuah gerakan penetrasi gagasan yang bertujuan untuk mendominasi. Sesuai dengan namanya, dalam diplomasi tertutup setiap negara membuat perja...
Read more

Fiksi Hukum

-
Fiksi Hukum adalah sebuah asas bahwa ketika undang-undang atau sebuah peraturan telah disahkan maka seluruh masyarakat dianggap telah mengerti peraturan tersebut yang dimaksudkan agar tercapainya kepastian hukum. fiksi sendiri dalam KBBI memiliki arti  pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran. Atau dapat dimaknai menjadi menerima sesuatu yag tidak benar namun dianggap sebagai benar. Definisi ini sama dengan kajian popculture yaitu simularcra, dimana dalam simularcra tersebut menggambarkan keadaan manusia yang tertindas akan tetapi ia menikmati seolah-olah membenarkan penindasan yang menghinggapinya itu. Dengan kata lain bisa diberikan kesimpulan bahwa fiksi menerima apa yang sebenanya ada sebagai tidak ada. Asas Fiksi Hukum seolah-olah memberikan perintah kepada warga untuk selalu taat kepada negara apapun itu bentuknya. Asas Fiksi Hukum bila dilihat dari kajian pendekatan pidana maka posisi warga negara atau individu telah menyerahkan kebebasannya kepada negara d...
Read more

Alasan Menjadikan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai Saat Lahirnya Tata Hukum Indonesia

-
Proklamasi merupakan norma pertama atau ketentuan pangkal Tata Hukum Indonesia. Atau dalam kata lain yaitu sebagai ketentuan yang adanya paling pertama daripada aturan-aturan hukum lainnya. Karena, proklamasi tidak dapat dicari dasar hukumnya, dasar wewenangnya kepada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan lainnya secara konstitusional. Sedangkan suatu Tata Hukum yang baru  tidak dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari tata hukum sebelumnya untuk menjaga kekosongan (kevakuman hukum) ketentuan hukum lama dapat diberlakukan sebagai bagian dari tata hukum yang baru sampai dicabut, diubah, atau diganti dengan yang baru oleh tata hukum yang baru. Pasal II aturan peralihan UUD 1945 menyebutkan "Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini" source : bahan kuliah Pengantar Hukum Indonesia Universitas Gadjah Mada  
Read more

Hukum Internasional : Pembubaran Organisasi Internasional

-
Menurut Sri Setianingsih Suwadi, Pembubaran Organisasi Internasional dapat terjadi 1. Karena tujuan organisasi telah tercapai 2. Berdirinya organisasi baru yang menggantikan tugasnya Pada umumnya sebuah organisasi internasional tidak mengatur mengenai cara pembubarannya. Namun, ada juga yang mengatur mengenai pembubaran pada Anggaran Dasarnya. contoh : IMF (pasal 22, section 2 Anggaran Dasar IMF), IBRD (Pasal 6 section 5 Anggaran Dasar IBRD), IFC (Pasal 5 section 5 Anggaran Dasar IFC), IDA (Pasal 7 section 5, Anggaran Dasar IDA). IMF dapat dibubarkan oleh mayoritas suara. IBRD, IFC, IDA dapat dibubarkan dengan suara terbanyak dari anggota Governors, mewakili mayoritas suara (total voting power). Ada beberapa organisasi internasional yang memberikan kuasa pada konggres ( general congress) untuk membubaarkan organisasi. Sebagai contoh International Fund for Agricultural Development (IFAD). Dalam pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasarnya, IFAD memberikan wewenang kepada kongres untuk me...
Read more