Hukum Pidana : Hukuman Korupsi di Indonesia

-

Terminologi korupsi berasal dari bahasa Belanda (Corruptie) yang dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian.

Berdasarkan UU No 31 tahun 1999 j.o UU No 20 tahun 2001, tindak pidana korupsi digolongkan menjadi 7 kategori :
1.      Perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/perekonomian negara (Pasal 2 dan Pasal 3)
2.      Suap menyuap (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d, serta Pasal 13)
3.      Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 huruf a, b dan c)
4.      Pemerasan (Pasal 12 huruf e, g dan f)
5.      Perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c dan  d, Pasal 12 huruf h)
6.      Kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i)
7.      Gratifikasi (Pasal 12 B jo Pasal 12 C)

Perlu diketahui bahwa periode pemberantasan korupsi sudah dimulai sejak awal kemerdekaan, kasus korupsi mencuat sejak Tahun 1956 dengan diangkatnya kasus korupsi di media cetak oleh Muchtar Lubis dan Rosihan Anwar, namun keduanya malah dipenjara (1961). Dasar hukum yang digunakan adalah KUHP terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai negeri (ambtenaar), yaitu pada Bab XXVIII Buku Kedua KUHP.

Seiring berjalannya waktu, korupsi mulai jadi perhatian serius. Hal ini senada dengan diberlakukannya UU No. 24 Prp tahun 1960, dan membentuk sejumlah badan pemberantasan korupsi. Seperti : Operasi Budhi (Keppres No. 275/1963), Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan ketua Presiden Soekarno dibantu Soebandrio dan Ahmad Yani, Tim Pemberantas Korupsi (Keppres No. 228/1967), Tim Komisi Empat (Keppres No. 12/1970) dan Komite Anti Korupsi/KAK (1967).

Namun pelaksanaan dari UU No. 24 Prp tahun 1960 dinilai menuai kegagalan. Diantaranya karena Pelaku korupsi hanya pegawai negeri dan Sistem pembuktian yang lama dan menyulitkan. Hal inilah yang menyebabkan UU No. 24 Prp 1960 diganti dengan UU No. 3 Tahun 1971 diikuti dengan pembentukan lembaga Dibentuk Tim OPSTIB (Inpres No. 9/1977), pengaktifan kembali Tim Pemberantas Korupsi (1982), dan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara/KPKPN (Keppres 127/1999)
Barulah pada tahun 1999 undang undang mengenai korupsi disempurnakan menjadi UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan diikuti pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/TGTPK (PP 19/2000) dan KPK (UU 30/2002).

Karakteristik UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi :
  1. ·      Merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, bukan delik materiil. Sehingga pengembalian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan terhadap terdakwa, melainkan hanya merupakan faktor yang meringankan pidana
  2. ·         Mencantumkan korporasi disamping perorangan sebagai subyek hukum
  3. ·    . Mencantumkan sistem pembalikan beban pembuktian terbatas atau berimbang (balanced burden of proof)
  4. ·         Mencantumkan yuridiksi ke luar batas teritorial atau extrateritorial jurisdiction
  5. ·         Mencantumkan ancaman pidana minimum khusus disamping ancaman pidana maksimum
  6. ·         Mencantumkan ancaman pidana mati sebagai unsur pemberatan dalam hal-hal tertentu, seperti negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, tindak pidana korupsi dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana atau negara dalam keadaan krisis ekonomi
  7. ·         Mengatur tentang pembekuan rekening tersangka/ terdakwa yang dapat dilanjutkan dengan penyitaan
  8. ·         Mencantumkan tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, dipertegas dan diperluas, sehingga perlindungan atas saksi dan pelapor lebih maksimal
  9. ·         Mengamanatkan pembentukan KPK sebagai lembaga independen

Jenis-jenis pidana di dalam UU no. 31 tahun 1999 j.o UU no. 20 tahun 2001
  1.  Jenis pidana yang diancam mati, penjara seumur hidup, penjara waktu tertentu (1-20 tahun), denda (50 juta-1 M).
  2. ·         Pidana mati dapat dijatuhkan (Pasal 2) jika korupsi dilakukan dalam hal tertentu, yaitu pada waktu negara dalam keadaan bahaya, bencana alam, krisis moneter, atau pengulangan korupsi
  3. ·         Ketentuan pidana telah mengenal pidana minimal khusus dan maksimal khusus, sebagai batasan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku.
  4. ·         Pidana bagi percobaan, permufakatan jahat, pembantuan tidak ada pengurangan 1/3 sebgaiamana dalam KUHP, akan tetapi dipidana sama seperti pelakunya (Pasal 15 dan 16)
  5. ·         Pidana tambahan (Pasal 18) yaitu ; perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan usaha, dan pencabutan hak
  6. ·         Adanya pidana penyitaan harta benda pengganti uang pengganti yang tidak dibayarkan
  7. ·         Dikenal adanya pidana penjara pengganti jika terdakwa tidak mampu membayarkan pidana pembayaran uang pengganti dengan maksimum tidak melebihi pidana pokoknya
  8. ·         Pidana denda bagi pelaku korporasi diperberat dengan tambahan 1/3 dari pidana denda pokok untuk pelaku orang/manusia (pasal 20)


 sumber :
UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
Catatan pribadi

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Hukum Internasional : Pengertian Konsep Exhaustion of Local Remedies

-
Dalam Hukum Internasional, khususnya dalam dunia diplomatik konsep Exhaustion Local Remedies dikenal sebagai doktrin yang mengharuskan dilampauinya terlebih dahulu penggunaan elemen hukum dan kelembagaan di level nasional sebelum menggunakan kedua elemen tersebut di level regional maupun internasional. Pasal 42-48 ILC 2001 bahwa Tanggung Jawab Negara mengandung prinsip Exhaustion of local remedies yang mana merupakan bentuk penghormatan atas suatu negara. Sebelum diajukan klaim/ tuntutan ke pengadilan internasional, langakah-langkah penyelesaian sengketa (local remedies) yang tersedia atau yang diberikan oleh negara tersebut harus terlebih dahulu ditempuh (exhausted). Hal tersebut diberikan untuk memberikan kesempatan guna memperbaiki kesalahan dan mengurangi tuntutannya. Local remedies tidak berlaku manakala suatu negara telah bersalah terhadap pelanggaran langsung Hukum Internasional yang menyebabkan kerugian terhadap negara lainnya, misal: penyerangan terhadap diplomat.  Pr...
Read more

Jenis - Jenis Diplomasi

-
Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi.  Dalam Oxford English Dictionary, disebutkan bahwa “ Diplomacy is the management of international relations by negotiations; the method by which this relations are adjusted and managed by Ambassadors and Envoys; the business or the Art of the diplomats ” .   Artinya, diplomasi adalah pengelolaan hubungan internasional melalui perundingan; metode yang digunakan para duta besar dan utusan-utusan lainnya dalam mengatur dan mengelola hubungan-hubungan yang sudah ada atau akan terjalin; tugas atau seni dari para diplomat. Dari beberapa sumber referensi, diplomasi terdapat beberapa jenis metode.  Diantaranya : 1. Diplomasi Tertutup (Old Diplomacy) Diplomasi tertutup merupakan sebuah gerakan penetrasi gagasan yang bertujuan untuk mendominasi. Sesuai dengan namanya, dalam diplomasi tertutup setiap negara membuat perja...
Read more

Fiksi Hukum

-
Fiksi Hukum adalah sebuah asas bahwa ketika undang-undang atau sebuah peraturan telah disahkan maka seluruh masyarakat dianggap telah mengerti peraturan tersebut yang dimaksudkan agar tercapainya kepastian hukum. fiksi sendiri dalam KBBI memiliki arti  pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran. Atau dapat dimaknai menjadi menerima sesuatu yag tidak benar namun dianggap sebagai benar. Definisi ini sama dengan kajian popculture yaitu simularcra, dimana dalam simularcra tersebut menggambarkan keadaan manusia yang tertindas akan tetapi ia menikmati seolah-olah membenarkan penindasan yang menghinggapinya itu. Dengan kata lain bisa diberikan kesimpulan bahwa fiksi menerima apa yang sebenanya ada sebagai tidak ada. Asas Fiksi Hukum seolah-olah memberikan perintah kepada warga untuk selalu taat kepada negara apapun itu bentuknya. Asas Fiksi Hukum bila dilihat dari kajian pendekatan pidana maka posisi warga negara atau individu telah menyerahkan kebebasannya kepada negara d...
Read more

Alasan Menjadikan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai Saat Lahirnya Tata Hukum Indonesia

-
Proklamasi merupakan norma pertama atau ketentuan pangkal Tata Hukum Indonesia. Atau dalam kata lain yaitu sebagai ketentuan yang adanya paling pertama daripada aturan-aturan hukum lainnya. Karena, proklamasi tidak dapat dicari dasar hukumnya, dasar wewenangnya kepada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan lainnya secara konstitusional. Sedangkan suatu Tata Hukum yang baru  tidak dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari tata hukum sebelumnya untuk menjaga kekosongan (kevakuman hukum) ketentuan hukum lama dapat diberlakukan sebagai bagian dari tata hukum yang baru sampai dicabut, diubah, atau diganti dengan yang baru oleh tata hukum yang baru. Pasal II aturan peralihan UUD 1945 menyebutkan "Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini" source : bahan kuliah Pengantar Hukum Indonesia Universitas Gadjah Mada  
Read more

Hukum Internasional : Pembubaran Organisasi Internasional

-
Menurut Sri Setianingsih Suwadi, Pembubaran Organisasi Internasional dapat terjadi 1. Karena tujuan organisasi telah tercapai 2. Berdirinya organisasi baru yang menggantikan tugasnya Pada umumnya sebuah organisasi internasional tidak mengatur mengenai cara pembubarannya. Namun, ada juga yang mengatur mengenai pembubaran pada Anggaran Dasarnya. contoh : IMF (pasal 22, section 2 Anggaran Dasar IMF), IBRD (Pasal 6 section 5 Anggaran Dasar IBRD), IFC (Pasal 5 section 5 Anggaran Dasar IFC), IDA (Pasal 7 section 5, Anggaran Dasar IDA). IMF dapat dibubarkan oleh mayoritas suara. IBRD, IFC, IDA dapat dibubarkan dengan suara terbanyak dari anggota Governors, mewakili mayoritas suara (total voting power). Ada beberapa organisasi internasional yang memberikan kuasa pada konggres ( general congress) untuk membubaarkan organisasi. Sebagai contoh International Fund for Agricultural Development (IFAD). Dalam pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasarnya, IFAD memberikan wewenang kepada kongres untuk me...
Read more