Hukum Dagang : Pengertian Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal

-
Berdasarkan UU No. 8 tahun 1995  tentang Pasar Modal, secara garis besar kejahatan di bidang pasar modal terbagi menjadi :
1. Penipuan
2. Manipulasi pasar
3. Insider Trading (Perdagangan orang dalam)

1. Penipuan 
Menurut pasal 90 UU no 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal,setiap pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang untuk  :
a.   Menipu atau mengelabui Pihak lain dgn menggunakan sarana dan atau cara apapun;
b.   Turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain;
c.    Membuat pernyataan tdk benar mengenai fakta yg material atau tdk mengungkapkan fakta yg material agar pernyataan yg dibuat tdk menyesatkan mgni kead. yg tjd pd saat pernyataan dibuat dgn maksud utk menguntungkan atau menghindarkan kerugian utk diri sendiri atau Pihak lain atau dgn tujuan mempengaruhi Pihak lain utk membeli atau menjual Efek
2. Manipulasi Pasar
Pasal 92 dan 93 UU Pasar Modal 93 melarang piha-pihak yang berrmain di pasal modal dari  melakukan tindakan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang tujuannya memanipulasi (memberikan gambaran yang tidak benar, meciptakan gambaran yang semu sehingga menyesatkan bagi pihak lain sehingga mereka terkelabui gambaran  yang diciptakan itu dan mendapat kerugian).
Contoh dari manipulasi pasar  adalah menciptakan gambaran seolah-olah bahwa efek yang dijual seorang emiten itu sangat menguntungkan investor yang menanam kan sahamnya sehingga bisa menarik calon investor lain, tapi transaksinya hanya induk perusahaan, anak dan antar pemegang saham sehingga hal tersebut memanipulasi pasar

3. Insider Trading
Insider trading merupakan kegiatan jual beli efek melalui orang dalam perusahaan. Hal ini tidak diperbolehkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 95 UU Pasar Modal bahwa orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek:
a.  Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
b.  Perusahaan lain yg melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Kemudian hal ini diperjelas di pasal 96, bahwa orang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 95 dilarang untuk :
a. memengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan efek yang dimaksud, atau
b. memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduganya dapat memberikan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek

Yang dimaksud dengan orang dalam adalah :
- Komisaris, direktur, atau pegawai emiten atau perusahaan publik
- Pemegang saham emiten utama perusahaan publik
- Orang perseorangan yang karena kedudukannya, dalam hal ini jabatan pada lembaga, institusi, atau badan pemerintah atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam, yaitu informasi material yang dimiliki orang dan belum tersedia untuk umum, atau 
- Pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud diatas.


sumber :
UU no. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
catatan pribadi


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Hukum Internasional : Pengertian Konsep Exhaustion of Local Remedies

-
Dalam Hukum Internasional, khususnya dalam dunia diplomatik konsep Exhaustion Local Remedies dikenal sebagai doktrin yang mengharuskan dilampauinya terlebih dahulu penggunaan elemen hukum dan kelembagaan di level nasional sebelum menggunakan kedua elemen tersebut di level regional maupun internasional. Pasal 42-48 ILC 2001 bahwa Tanggung Jawab Negara mengandung prinsip Exhaustion of local remedies yang mana merupakan bentuk penghormatan atas suatu negara. Sebelum diajukan klaim/ tuntutan ke pengadilan internasional, langakah-langkah penyelesaian sengketa (local remedies) yang tersedia atau yang diberikan oleh negara tersebut harus terlebih dahulu ditempuh (exhausted). Hal tersebut diberikan untuk memberikan kesempatan guna memperbaiki kesalahan dan mengurangi tuntutannya. Local remedies tidak berlaku manakala suatu negara telah bersalah terhadap pelanggaran langsung Hukum Internasional yang menyebabkan kerugian terhadap negara lainnya, misal: penyerangan terhadap diplomat.  Pr...
Read more

Jenis - Jenis Diplomasi

-
Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi.  Dalam Oxford English Dictionary, disebutkan bahwa “ Diplomacy is the management of international relations by negotiations; the method by which this relations are adjusted and managed by Ambassadors and Envoys; the business or the Art of the diplomats ” .   Artinya, diplomasi adalah pengelolaan hubungan internasional melalui perundingan; metode yang digunakan para duta besar dan utusan-utusan lainnya dalam mengatur dan mengelola hubungan-hubungan yang sudah ada atau akan terjalin; tugas atau seni dari para diplomat. Dari beberapa sumber referensi, diplomasi terdapat beberapa jenis metode.  Diantaranya : 1. Diplomasi Tertutup (Old Diplomacy) Diplomasi tertutup merupakan sebuah gerakan penetrasi gagasan yang bertujuan untuk mendominasi. Sesuai dengan namanya, dalam diplomasi tertutup setiap negara membuat perja...
Read more

Fiksi Hukum

-
Fiksi Hukum adalah sebuah asas bahwa ketika undang-undang atau sebuah peraturan telah disahkan maka seluruh masyarakat dianggap telah mengerti peraturan tersebut yang dimaksudkan agar tercapainya kepastian hukum. fiksi sendiri dalam KBBI memiliki arti  pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran. Atau dapat dimaknai menjadi menerima sesuatu yag tidak benar namun dianggap sebagai benar. Definisi ini sama dengan kajian popculture yaitu simularcra, dimana dalam simularcra tersebut menggambarkan keadaan manusia yang tertindas akan tetapi ia menikmati seolah-olah membenarkan penindasan yang menghinggapinya itu. Dengan kata lain bisa diberikan kesimpulan bahwa fiksi menerima apa yang sebenanya ada sebagai tidak ada. Asas Fiksi Hukum seolah-olah memberikan perintah kepada warga untuk selalu taat kepada negara apapun itu bentuknya. Asas Fiksi Hukum bila dilihat dari kajian pendekatan pidana maka posisi warga negara atau individu telah menyerahkan kebebasannya kepada negara d...
Read more

Alasan Menjadikan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai Saat Lahirnya Tata Hukum Indonesia

-
Proklamasi merupakan norma pertama atau ketentuan pangkal Tata Hukum Indonesia. Atau dalam kata lain yaitu sebagai ketentuan yang adanya paling pertama daripada aturan-aturan hukum lainnya. Karena, proklamasi tidak dapat dicari dasar hukumnya, dasar wewenangnya kepada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan lainnya secara konstitusional. Sedangkan suatu Tata Hukum yang baru  tidak dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari tata hukum sebelumnya untuk menjaga kekosongan (kevakuman hukum) ketentuan hukum lama dapat diberlakukan sebagai bagian dari tata hukum yang baru sampai dicabut, diubah, atau diganti dengan yang baru oleh tata hukum yang baru. Pasal II aturan peralihan UUD 1945 menyebutkan "Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini" source : bahan kuliah Pengantar Hukum Indonesia Universitas Gadjah Mada  
Read more

Hukum Internasional : Pembubaran Organisasi Internasional

-
Menurut Sri Setianingsih Suwadi, Pembubaran Organisasi Internasional dapat terjadi 1. Karena tujuan organisasi telah tercapai 2. Berdirinya organisasi baru yang menggantikan tugasnya Pada umumnya sebuah organisasi internasional tidak mengatur mengenai cara pembubarannya. Namun, ada juga yang mengatur mengenai pembubaran pada Anggaran Dasarnya. contoh : IMF (pasal 22, section 2 Anggaran Dasar IMF), IBRD (Pasal 6 section 5 Anggaran Dasar IBRD), IFC (Pasal 5 section 5 Anggaran Dasar IFC), IDA (Pasal 7 section 5, Anggaran Dasar IDA). IMF dapat dibubarkan oleh mayoritas suara. IBRD, IFC, IDA dapat dibubarkan dengan suara terbanyak dari anggota Governors, mewakili mayoritas suara (total voting power). Ada beberapa organisasi internasional yang memberikan kuasa pada konggres ( general congress) untuk membubaarkan organisasi. Sebagai contoh International Fund for Agricultural Development (IFAD). Dalam pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasarnya, IFAD memberikan wewenang kepada kongres untuk me...
Read more