Hukum Pidana : Apa itu Praperadilan ?

-
Ditinjau dai segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukanlah lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya :
- Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negri.
- Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negri
- Administratif yudisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negri
- Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negri itu sendiri

Berdasarkan pasal 1 butir 10 dan pasal 77 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), wewenang pra peradilan adalah untuk memeriksa dan memutus :
1. Sah-tidaknya penangkapan atau penahanan
2. Sah-tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Dengan demikian, apabila dihubungkan dengan objek praperadilan tersebut, maka pemohon dapat diajukan dari :
a. Perkara sah tidaknya penangkapan : tersangka/keluarga/kuasanya
b. Perkara sah tidaknya penghentian penyidikan : Penuntut umum/pihak ketiga yang berkepentingan
c. Perkara sah tidaknya surat penghentian penuntutan : penyidik/pihak ketiga yang berkepentingan
d. Perkara permintaan ganti kerugian/rehabilitasi : tersangka/pihak ketiga yang berkepentingan

Perlu diketahui bahwa adanya pra peradilan menurut KUHAP adalah untuk menilai apakah upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh Aparat Penegak Hukum.

Pada umumnya pra peradilan dilaksanakan di ranah Pengadilan Negri. Hal ini tidak mungkin dilaksanakan di Peradilan Militer mengingat adanya asas kesatuan komando. Asas ini pada intinya adalah seorang komandan militer bertanggungjawab terhadap anak buahnya maka anak buah harus selalu patuh terhadap komandan militer.
Praperadilan dinilai bertentangan dengan asas kesatuan komando karena memperkarakan kompetensi dari komandan militer tersebut.


sumber  :

Harahap, M. Yahya.2000.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua.Sinar Grafika:Jakarta

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Hukum Internasional : Pengertian Konsep Exhaustion of Local Remedies

-
Dalam Hukum Internasional, khususnya dalam dunia diplomatik konsep Exhaustion Local Remedies dikenal sebagai doktrin yang mengharuskan dilampauinya terlebih dahulu penggunaan elemen hukum dan kelembagaan di level nasional sebelum menggunakan kedua elemen tersebut di level regional maupun internasional. Pasal 42-48 ILC 2001 bahwa Tanggung Jawab Negara mengandung prinsip Exhaustion of local remedies yang mana merupakan bentuk penghormatan atas suatu negara. Sebelum diajukan klaim/ tuntutan ke pengadilan internasional, langakah-langkah penyelesaian sengketa (local remedies) yang tersedia atau yang diberikan oleh negara tersebut harus terlebih dahulu ditempuh (exhausted). Hal tersebut diberikan untuk memberikan kesempatan guna memperbaiki kesalahan dan mengurangi tuntutannya. Local remedies tidak berlaku manakala suatu negara telah bersalah terhadap pelanggaran langsung Hukum Internasional yang menyebabkan kerugian terhadap negara lainnya, misal: penyerangan terhadap diplomat.  Pr...
Read more

Jenis - Jenis Diplomasi

-
Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi.  Dalam Oxford English Dictionary, disebutkan bahwa “ Diplomacy is the management of international relations by negotiations; the method by which this relations are adjusted and managed by Ambassadors and Envoys; the business or the Art of the diplomats ” .   Artinya, diplomasi adalah pengelolaan hubungan internasional melalui perundingan; metode yang digunakan para duta besar dan utusan-utusan lainnya dalam mengatur dan mengelola hubungan-hubungan yang sudah ada atau akan terjalin; tugas atau seni dari para diplomat. Dari beberapa sumber referensi, diplomasi terdapat beberapa jenis metode.  Diantaranya : 1. Diplomasi Tertutup (Old Diplomacy) Diplomasi tertutup merupakan sebuah gerakan penetrasi gagasan yang bertujuan untuk mendominasi. Sesuai dengan namanya, dalam diplomasi tertutup setiap negara membuat perja...
Read more

Fiksi Hukum

-
Fiksi Hukum adalah sebuah asas bahwa ketika undang-undang atau sebuah peraturan telah disahkan maka seluruh masyarakat dianggap telah mengerti peraturan tersebut yang dimaksudkan agar tercapainya kepastian hukum. fiksi sendiri dalam KBBI memiliki arti  pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran. Atau dapat dimaknai menjadi menerima sesuatu yag tidak benar namun dianggap sebagai benar. Definisi ini sama dengan kajian popculture yaitu simularcra, dimana dalam simularcra tersebut menggambarkan keadaan manusia yang tertindas akan tetapi ia menikmati seolah-olah membenarkan penindasan yang menghinggapinya itu. Dengan kata lain bisa diberikan kesimpulan bahwa fiksi menerima apa yang sebenanya ada sebagai tidak ada. Asas Fiksi Hukum seolah-olah memberikan perintah kepada warga untuk selalu taat kepada negara apapun itu bentuknya. Asas Fiksi Hukum bila dilihat dari kajian pendekatan pidana maka posisi warga negara atau individu telah menyerahkan kebebasannya kepada negara d...
Read more

Alasan Menjadikan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai Saat Lahirnya Tata Hukum Indonesia

-
Proklamasi merupakan norma pertama atau ketentuan pangkal Tata Hukum Indonesia. Atau dalam kata lain yaitu sebagai ketentuan yang adanya paling pertama daripada aturan-aturan hukum lainnya. Karena, proklamasi tidak dapat dicari dasar hukumnya, dasar wewenangnya kepada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan lainnya secara konstitusional. Sedangkan suatu Tata Hukum yang baru  tidak dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari tata hukum sebelumnya untuk menjaga kekosongan (kevakuman hukum) ketentuan hukum lama dapat diberlakukan sebagai bagian dari tata hukum yang baru sampai dicabut, diubah, atau diganti dengan yang baru oleh tata hukum yang baru. Pasal II aturan peralihan UUD 1945 menyebutkan "Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini" source : bahan kuliah Pengantar Hukum Indonesia Universitas Gadjah Mada  
Read more

Hukum Internasional : Pembubaran Organisasi Internasional

-
Menurut Sri Setianingsih Suwadi, Pembubaran Organisasi Internasional dapat terjadi 1. Karena tujuan organisasi telah tercapai 2. Berdirinya organisasi baru yang menggantikan tugasnya Pada umumnya sebuah organisasi internasional tidak mengatur mengenai cara pembubarannya. Namun, ada juga yang mengatur mengenai pembubaran pada Anggaran Dasarnya. contoh : IMF (pasal 22, section 2 Anggaran Dasar IMF), IBRD (Pasal 6 section 5 Anggaran Dasar IBRD), IFC (Pasal 5 section 5 Anggaran Dasar IFC), IDA (Pasal 7 section 5, Anggaran Dasar IDA). IMF dapat dibubarkan oleh mayoritas suara. IBRD, IFC, IDA dapat dibubarkan dengan suara terbanyak dari anggota Governors, mewakili mayoritas suara (total voting power). Ada beberapa organisasi internasional yang memberikan kuasa pada konggres ( general congress) untuk membubaarkan organisasi. Sebagai contoh International Fund for Agricultural Development (IFAD). Dalam pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasarnya, IFAD memberikan wewenang kepada kongres untuk me...
Read more