Hukum Administrasi Negara : Pengawasan Pers dalam Hukum Pengawasan Terhadap Aparatur Negara

-

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari,memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. ( Pasal 1 angka 1 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers)

Urgensi dari kebebasan pers dapat dirangkum sebagai berikut :
- kebebasan pers adalah kebebasan mendasar yang paling penting dalam mempromosikan hukum demokrasi dan supremasi hukum
- kebebasan pers dianggap sebagai landasan demokrasi konstitusional (Frederich)
- pers dapat mewakili publik dalam mengontrol, memahami, dan memberi tahu pemerintah tentang pelatihan dan konsekwensi kebijakannya (Mayerson dalam wiratman, 2014)
- "Ruang publik" harus dipelihara dan dijamin keragaman ekspresi potensial terbesar, termasuk menimbulkan tantangan publik pada penguasa (Guin dan Mayerson dalam Wiratman, 2014)
- Media massa harus memahami diri mereka sebagai kewajiban dari masyarakat yang tercerahkan yang kesediaannya untuk belajar dan kapasitas untuk kritik mereka sekaligus mengandaikan, menuntut, dan memperkuat (Habermas dalam wiratman, 2014)
- Kebebasan pers seharusnya menjaga keterbukaan untuk pendapat yang saling bersaing dan keragaman suara yang representatif. Dia menyoroti pentingnya ruang publik dalam membangun aksi komunikatif.
- Ruang publik dapat mempromosikan dialog. Ini dapat mencegah tirani mayoritas. Karena keputusan tidak akan diambil berdasarkan jumlah pengikut, tetapi atas alasan-alasan yang mendukung keputusan.

Perlu diketahui bahwa kebebasan pers juga merupakan bentuk kebabasan berekspresi. Kebebasan berekspresi adalah kebebasan fundamental individu untuk berekspresi dan mendengar ekspresi. Mengenai kebebasan berekspresi, terdapat instrumen internasional yang mengaturnya, yakni Art. 19 UDHR yang berbunyi ;

"Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions with- out interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers"       

Namun demikian, kebebasan pers saat ini menghadapi berbagai tantangan. Seperti :
- Tekanan dari aktor negara dan non-negara
- Penyensoran diri
- Jurnalis yang bekerja untuk media yang dimiliki pengusaha memiliki kepentingan pribadi untuk mengarahkan wacana publik

Pers merupakan media yang sangat penting bagi pengawasan terhadap aparatur negara. Oleh karenanya sudah seharusnya kebebasan pers dilindungi dari kepentingan oknum eksternal maupun internal yang memperkeruh wacana publik. Pers yang merdeka adalah kunci dari kecerdasan masyarakat.


sumber referensi :
-       Herlambang Wiratraman. 2014. Press Freedom, Law and Politics in Indonesia, Leiden University 
-       Universal Declaration on Human Rights 
-       UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Hukum Internasional : Pengertian Konsep Exhaustion of Local Remedies

-
Dalam Hukum Internasional, khususnya dalam dunia diplomatik konsep Exhaustion Local Remedies dikenal sebagai doktrin yang mengharuskan dilampauinya terlebih dahulu penggunaan elemen hukum dan kelembagaan di level nasional sebelum menggunakan kedua elemen tersebut di level regional maupun internasional. Pasal 42-48 ILC 2001 bahwa Tanggung Jawab Negara mengandung prinsip Exhaustion of local remedies yang mana merupakan bentuk penghormatan atas suatu negara. Sebelum diajukan klaim/ tuntutan ke pengadilan internasional, langakah-langkah penyelesaian sengketa (local remedies) yang tersedia atau yang diberikan oleh negara tersebut harus terlebih dahulu ditempuh (exhausted). Hal tersebut diberikan untuk memberikan kesempatan guna memperbaiki kesalahan dan mengurangi tuntutannya. Local remedies tidak berlaku manakala suatu negara telah bersalah terhadap pelanggaran langsung Hukum Internasional yang menyebabkan kerugian terhadap negara lainnya, misal: penyerangan terhadap diplomat.  Pr...
Read more

Jenis - Jenis Diplomasi

-
Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi.  Dalam Oxford English Dictionary, disebutkan bahwa “ Diplomacy is the management of international relations by negotiations; the method by which this relations are adjusted and managed by Ambassadors and Envoys; the business or the Art of the diplomats ” .   Artinya, diplomasi adalah pengelolaan hubungan internasional melalui perundingan; metode yang digunakan para duta besar dan utusan-utusan lainnya dalam mengatur dan mengelola hubungan-hubungan yang sudah ada atau akan terjalin; tugas atau seni dari para diplomat. Dari beberapa sumber referensi, diplomasi terdapat beberapa jenis metode.  Diantaranya : 1. Diplomasi Tertutup (Old Diplomacy) Diplomasi tertutup merupakan sebuah gerakan penetrasi gagasan yang bertujuan untuk mendominasi. Sesuai dengan namanya, dalam diplomasi tertutup setiap negara membuat perja...
Read more

Fiksi Hukum

-
Fiksi Hukum adalah sebuah asas bahwa ketika undang-undang atau sebuah peraturan telah disahkan maka seluruh masyarakat dianggap telah mengerti peraturan tersebut yang dimaksudkan agar tercapainya kepastian hukum. fiksi sendiri dalam KBBI memiliki arti  pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran. Atau dapat dimaknai menjadi menerima sesuatu yag tidak benar namun dianggap sebagai benar. Definisi ini sama dengan kajian popculture yaitu simularcra, dimana dalam simularcra tersebut menggambarkan keadaan manusia yang tertindas akan tetapi ia menikmati seolah-olah membenarkan penindasan yang menghinggapinya itu. Dengan kata lain bisa diberikan kesimpulan bahwa fiksi menerima apa yang sebenanya ada sebagai tidak ada. Asas Fiksi Hukum seolah-olah memberikan perintah kepada warga untuk selalu taat kepada negara apapun itu bentuknya. Asas Fiksi Hukum bila dilihat dari kajian pendekatan pidana maka posisi warga negara atau individu telah menyerahkan kebebasannya kepada negara d...
Read more

Alasan Menjadikan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai Saat Lahirnya Tata Hukum Indonesia

-
Proklamasi merupakan norma pertama atau ketentuan pangkal Tata Hukum Indonesia. Atau dalam kata lain yaitu sebagai ketentuan yang adanya paling pertama daripada aturan-aturan hukum lainnya. Karena, proklamasi tidak dapat dicari dasar hukumnya, dasar wewenangnya kepada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan lainnya secara konstitusional. Sedangkan suatu Tata Hukum yang baru  tidak dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari tata hukum sebelumnya untuk menjaga kekosongan (kevakuman hukum) ketentuan hukum lama dapat diberlakukan sebagai bagian dari tata hukum yang baru sampai dicabut, diubah, atau diganti dengan yang baru oleh tata hukum yang baru. Pasal II aturan peralihan UUD 1945 menyebutkan "Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini" source : bahan kuliah Pengantar Hukum Indonesia Universitas Gadjah Mada  
Read more

Hukum Internasional : Pembubaran Organisasi Internasional

-
Menurut Sri Setianingsih Suwadi, Pembubaran Organisasi Internasional dapat terjadi 1. Karena tujuan organisasi telah tercapai 2. Berdirinya organisasi baru yang menggantikan tugasnya Pada umumnya sebuah organisasi internasional tidak mengatur mengenai cara pembubarannya. Namun, ada juga yang mengatur mengenai pembubaran pada Anggaran Dasarnya. contoh : IMF (pasal 22, section 2 Anggaran Dasar IMF), IBRD (Pasal 6 section 5 Anggaran Dasar IBRD), IFC (Pasal 5 section 5 Anggaran Dasar IFC), IDA (Pasal 7 section 5, Anggaran Dasar IDA). IMF dapat dibubarkan oleh mayoritas suara. IBRD, IFC, IDA dapat dibubarkan dengan suara terbanyak dari anggota Governors, mewakili mayoritas suara (total voting power). Ada beberapa organisasi internasional yang memberikan kuasa pada konggres ( general congress) untuk membubaarkan organisasi. Sebagai contoh International Fund for Agricultural Development (IFAD). Dalam pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasarnya, IFAD memberikan wewenang kepada kongres untuk me...
Read more