Hukum Internasional : Kelembagaan Organisasi Internasional (Plenary organ, Non Plenary Organ)

-
A. Plenary Organs
 Adalah organ tertinggi dalam satu organisasi internasional yang mempunyai kekuatan tertinggi. Pada umumnya keangggotaannya merupakan representasi dari semua anggota dari organisasi meskipun teknis perwakilannya sangat variatif.

contoh :
PBB memiliki 7 principal organs, kemudian kekuasaan tertingginya terdapat dalam sidang umum General Assembly (Art. 7 UN Charter)
hal ini sama seperti pada organisasi ASEAN (ASEAN Summit), OPEC (OPEC Conference), OKI (OIC Summit), dan WTO (Ministrial Conference)

Dalam beberapa kasus, sebuah organisasi bahkan mengatur adanya Plenary Commission yang membahas secara mendalam sebuah peraturan terlebih dahulu sebelum diangkat ke Majelis Umum. Bahkan dalam agenda yang rumit, terdapat lagi Plenary Fungsional Commission dibawah Plenary Commission.
Sehingga apabila diurutkan menjadi seperti berikut :

Plenary Organs 
1. General Congress or Council of Minister (berkekuatan penuh di segala lapangan aktivitas OI)
2. Yunior Congress (berkekuatan terbatas pada lapangan khusus)
3. Specialize Congress (berkekuatan penuh di lapangan khusus)
4. Plenary Commission (berkekuatan terbatas pada lapangan khusus)

B. Non Plenary Organs
  Terdiri dari :
1. Executive Board
 Executive Board memiliki peran penting untuk mempersiapkan agenda untuk konggres umum dan melaksanakan keputusannya, sebagai supervisi sekretariat dan anggaran belanja organisasi, dan memecahkan masalah umum dalam hal Konggres Umum tidak bersidang (terkadang terdapat batasan tertentu).
2. Governing Board
Berbeda dengan Executive Board, Governing board memiliki tugas yang mandiri, terlepas dari konggres umum. Hal ini menunjukkan bahwa ia dapat mengatur organnya sendiri dan terpisah dari organ-organ lainnya. contoh : Dewan Keamanan PBB
3. Komisi dan komite
Organ ini merupakan pembagian bidang kerja berdasarkan kekhususan atau keahliannya. Seperti :
 -Komisi sesuai dengan fungsinya
 -Komisi Konsultasi
 -Komisi Penasehat Ad-hoc
 -Komisi Prosedural

Selain 3 organ non-plenary diatas, terdapat pula organ sekunder dan misi khusus (special agencies)
Organ Sekunder adalah organ yang pembentukannya tergantung dari kebutuhan organisasi. Biasanya organ ini tidak terdeklarasi di dalam konstitusi, namun organ ini bertanggung jawab terhadap organ primer. contoh : PBB memiliki UNHCR, UNDP, dan sebagainya.
sedangkan Special Agencies, adalah organ yang kapasitasnya hanya bekerjasama dengan organ primer di bidang tertentu saja. Bahkan biasanya organ ini terbentuk sebelum organ primer lahir. contoh dalam PBB terdapat WTO, WHO, dan sebagainya.

sumber :
catatan pribadi

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Hukum Internasional : Pengertian Konsep Exhaustion of Local Remedies

-
Dalam Hukum Internasional, khususnya dalam dunia diplomatik konsep Exhaustion Local Remedies dikenal sebagai doktrin yang mengharuskan dilampauinya terlebih dahulu penggunaan elemen hukum dan kelembagaan di level nasional sebelum menggunakan kedua elemen tersebut di level regional maupun internasional. Pasal 42-48 ILC 2001 bahwa Tanggung Jawab Negara mengandung prinsip Exhaustion of local remedies yang mana merupakan bentuk penghormatan atas suatu negara. Sebelum diajukan klaim/ tuntutan ke pengadilan internasional, langakah-langkah penyelesaian sengketa (local remedies) yang tersedia atau yang diberikan oleh negara tersebut harus terlebih dahulu ditempuh (exhausted). Hal tersebut diberikan untuk memberikan kesempatan guna memperbaiki kesalahan dan mengurangi tuntutannya. Local remedies tidak berlaku manakala suatu negara telah bersalah terhadap pelanggaran langsung Hukum Internasional yang menyebabkan kerugian terhadap negara lainnya, misal: penyerangan terhadap diplomat.  Pr...
Read more

Jenis - Jenis Diplomasi

-
Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi.  Dalam Oxford English Dictionary, disebutkan bahwa “ Diplomacy is the management of international relations by negotiations; the method by which this relations are adjusted and managed by Ambassadors and Envoys; the business or the Art of the diplomats ” .   Artinya, diplomasi adalah pengelolaan hubungan internasional melalui perundingan; metode yang digunakan para duta besar dan utusan-utusan lainnya dalam mengatur dan mengelola hubungan-hubungan yang sudah ada atau akan terjalin; tugas atau seni dari para diplomat. Dari beberapa sumber referensi, diplomasi terdapat beberapa jenis metode.  Diantaranya : 1. Diplomasi Tertutup (Old Diplomacy) Diplomasi tertutup merupakan sebuah gerakan penetrasi gagasan yang bertujuan untuk mendominasi. Sesuai dengan namanya, dalam diplomasi tertutup setiap negara membuat perja...
Read more

Fiksi Hukum

-
Fiksi Hukum adalah sebuah asas bahwa ketika undang-undang atau sebuah peraturan telah disahkan maka seluruh masyarakat dianggap telah mengerti peraturan tersebut yang dimaksudkan agar tercapainya kepastian hukum. fiksi sendiri dalam KBBI memiliki arti  pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran. Atau dapat dimaknai menjadi menerima sesuatu yag tidak benar namun dianggap sebagai benar. Definisi ini sama dengan kajian popculture yaitu simularcra, dimana dalam simularcra tersebut menggambarkan keadaan manusia yang tertindas akan tetapi ia menikmati seolah-olah membenarkan penindasan yang menghinggapinya itu. Dengan kata lain bisa diberikan kesimpulan bahwa fiksi menerima apa yang sebenanya ada sebagai tidak ada. Asas Fiksi Hukum seolah-olah memberikan perintah kepada warga untuk selalu taat kepada negara apapun itu bentuknya. Asas Fiksi Hukum bila dilihat dari kajian pendekatan pidana maka posisi warga negara atau individu telah menyerahkan kebebasannya kepada negara d...
Read more

Alasan Menjadikan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai Saat Lahirnya Tata Hukum Indonesia

-
Proklamasi merupakan norma pertama atau ketentuan pangkal Tata Hukum Indonesia. Atau dalam kata lain yaitu sebagai ketentuan yang adanya paling pertama daripada aturan-aturan hukum lainnya. Karena, proklamasi tidak dapat dicari dasar hukumnya, dasar wewenangnya kepada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan lainnya secara konstitusional. Sedangkan suatu Tata Hukum yang baru  tidak dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari tata hukum sebelumnya untuk menjaga kekosongan (kevakuman hukum) ketentuan hukum lama dapat diberlakukan sebagai bagian dari tata hukum yang baru sampai dicabut, diubah, atau diganti dengan yang baru oleh tata hukum yang baru. Pasal II aturan peralihan UUD 1945 menyebutkan "Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini" source : bahan kuliah Pengantar Hukum Indonesia Universitas Gadjah Mada  
Read more

Hukum Internasional : Pembubaran Organisasi Internasional

-
Menurut Sri Setianingsih Suwadi, Pembubaran Organisasi Internasional dapat terjadi 1. Karena tujuan organisasi telah tercapai 2. Berdirinya organisasi baru yang menggantikan tugasnya Pada umumnya sebuah organisasi internasional tidak mengatur mengenai cara pembubarannya. Namun, ada juga yang mengatur mengenai pembubaran pada Anggaran Dasarnya. contoh : IMF (pasal 22, section 2 Anggaran Dasar IMF), IBRD (Pasal 6 section 5 Anggaran Dasar IBRD), IFC (Pasal 5 section 5 Anggaran Dasar IFC), IDA (Pasal 7 section 5, Anggaran Dasar IDA). IMF dapat dibubarkan oleh mayoritas suara. IBRD, IFC, IDA dapat dibubarkan dengan suara terbanyak dari anggota Governors, mewakili mayoritas suara (total voting power). Ada beberapa organisasi internasional yang memberikan kuasa pada konggres ( general congress) untuk membubaarkan organisasi. Sebagai contoh International Fund for Agricultural Development (IFAD). Dalam pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasarnya, IFAD memberikan wewenang kepada kongres untuk me...
Read more